Bagaimana Menggalang Dana Publik?

Berbicara tentang menggalang dana public sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan. Prinsip dasarnya adalah bahwa perubahan sosial bukan barang publik yang gratis dan itu harus diperjuangkan. Saat ini banyak organisasi yang didanai oleh donor luar negeri dan tidak bersifat permanen. Artinya berbicara keberlanjutan sebuah organisasi tidak bisa hanya mengandalkan dari donor saja.

Beberapa problem yang dialami oleh organisasi di Indonesia, baik itu yang berbentuk Yayasan, perhimpunan dan lain sebagainya.  diantaranya:

1.      Tidak Mengakar

banyak organisasi yang tidak memperhatikan basis, artinya mereka asik dengan dunianya.  Masyarakat yang menjadi penerima manfaat atas gerakan yang dilakukan oleh Organisasi tersebut tidak dijalin dengan baik. Dengan kata lain untuk menjadi organisasi public, maka hubungan antara masyarakat dan organisasi anda harus baik.

2.      Public Ownership

ini adalah implikasi dari “mengakar” diatas. Tidak terjalin baiknya hubungan antara basis dengan organisasi anda, maka ini merupakan problem terbesar organisasi ketika organisasi “digoyang”, organisasi tersebut minim dukungan. Artinya, organisasi publik yang sesungguhnya adalah organisasi yang menyuarakan aspirasi public dan membangun hubungan baik dengan publik.

3.      Addicted to Aid

Kecanduan menerima bantuan juga merupakan masalah bagi organisasi anda. Perlu di fikirkan juga ketika si pemberi donor tidak lagi dapat mendonorkan uangnya kepada organisasi anda, dan rasa “candu” tersebut masih melekat pada organisasi anda, maka organisasi anda terancam bubar.

4.      Donor Driven

Intervensi donor terhadap penggunaan bantuan juga menjadi masalah bagi OMS. pada akhirnya OMS hanya bisa melakukan apa yang sudah diajukan ke donor.

Dari keempat masalah diatas kemudian muncul pertanyaan, apakah masyarakat Indonesia enggan menyumbang? jawabannya adalah masyarakat Indonesia gemar sekali menyumbang. Ini terlihat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang menyumbang kegiatan-kegiatan karitatif dan keagamaan seperti menyumbang pembangunan tempat ibadah, menyumbang bayi yang sakit, menyumbang korban bencana alam dan lain-lain.

Pertanyaan lanjutannya adalah mengapa masyarakat Indonesia minim dalam mendonasikan uangnya pada gerakan sosial yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil (OMS)?, jawabannya sangat sederhana sekali, OMS / NGO tidak pernah meminta. Masyarakat menganggap bahwa OMS sudah mapan karena sudah di danai oleh donor. Hal inilah yang harus disadari oleh OMS.

OMS harus melibatkan publik sebagai bagian dari gerakan mereka. Melihat keberhasilan WWF dan Greenpeace yang telah memiliki donator lebih dari 40.000, menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia gemar menyumbang. Motif menyumbangnya pun bukan karena kasihan tetapi lebih kepada mereka ingin terlibat dalam gerakan tersebut. Hal ini juga yang menggugah ICW untuk melakukan hal serupa dalam menggalang dana publik. Banyaknya aktifitas ICW yang tidak bisa didanai donor seperti investigasi kasus, aksi penolakan dan lain-lain membuat ICW putar otak untuk mendapatkan dana dengan cara fundaraising public.

Mengapa pilihannya fundraising publik?. Keterlibatan publik sebagai penerima manfaat dari sebuah gerakan adalah modal utama bagi OMS dalam independensi dan keberlanjutannya. Potensi besar yang ada di public membuat gerakan ini menjadi efektif.

Mengapa Fundraising Publik

Metode Fundraising ICW

Metode Fundraising ICW

Capaian Donasi Auto Debet ICW

capaian donasi auto debet ICW

Penggalangan Dana Publik di Lembaga Penyiaran Rawan Penyimpangan

Penggalangan Dana Publik di Lembaga Penyiaran Rawan Penyimpangan

Jakarta – Solidaritas masyarakat Indonesia untuk membantu korban bencana dinilai sangat tinggi. Namun masih ditemukan adanya penyimpangan dalam prinsip akuntabilitas dan transparansi dana bantuan tersebut. Hal tersebut dikemukakan Ismid Hadad, Ketua Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) saat bertemu dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang diwakili Azimah Subagijo di kantor KPI Pusat (14/6).

Salah satu yang menjadi sorotan PFI adalah penggalangan dana masyakat lewat lembaga penyiaran yang dinilai belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selama ini banyak yang berasumsi bahwa dana bantuan kemanusiaan banyak diberikan oleh pihak dari luar negeri. Padahal dalam catatan PFI, sebenarnya bantuan terbesar justru dari masyarakat yang digalang oleh media televisi. Mengingat perhatian utama televisi bukanlah pada pengelolaan dana bantuan, PFI mengkhawatirkan pengelolaan dana masyarakat tersebut tidak profesional. Menurut Ismid, PFI telah menemukan pengelolaan dana bantuan masyarakat untuk bencana kemudian dinamai sebagai bantuan pemilik stasiun televisi. Ini justru menunjukkan tidak profesionalnya stasiun televisi dalam mengelola dana bantuan. Padahal, ujar Ismid, kegiatan filantropi adalah sebuah pekerjaan yang harus dikelola secara profesional. Dalam PFI sendiri terdiri atas tiga jenis organisasi, yakni pihak pemberi dana, pihak penyalur dana dan pihak penerima dana. “Seharusnya ketika lembaga penyiaran menyalurkan bantuan, tidak di bawah payung lembaga penyiaran tersebut, melainkan disalurkan ke lembaga pengelola bantuan yang profesional”, ujar Ismid.

Kepada KPI, PFI berharap bisa menjajaki kerjasama untuk mengatur soal penggalangan dana publik yang dilakukan lembaga penyiaran. Selain itu, ujar Ismid, PFI juga tengah menyusun etika filantropi di Indonesia. “Sejujurnya, kita memang harus berterima kasih pada media penyiaran yang ikut menggalang dana bantuan. Tapi di luar negeri hasil penggalangan dana tidak dikelola sendiri, melainkan disalurkan kepada lembaga seperti Palang Merah dan sejenisnya”, ungkap Ismid yang juga dari Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI),  .

Azimah juga mengakui regulasi soal penggalangan dana publik oleh lembaga penyiaran masih sangat longgar. Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS) 2012 yang dibuat KPI belom secara spesifik mengatur tentang filantropi. “Memang ada kekhawatiran dana publik yang digalang dan dikelola oleh lembaga penyiaran digunakan untuk PR-ing lembaga itu sendiri”, ujar Azimah. Untuk itu dirinya menyambut baik ajakan PFI untuk menyusun etika filatropi ini. Azimah juga menyarankan agar PFI berkoordinasi pula dengan Dewan Pers untuk menguatkan daya dorongnya media massa. Selain itu, ujar Azimah, penting untuk PFI berkoordinasi dengan Kementrian Sosial tentang regulasi yang ada selama ini. Bukan tak mungkin PFI pun mengusulkan adanya Undang-Undang yang baru tentang penggalangan dana publik ini ke Kementrian Sosial. “Apalagi Undang-Undang yang saat ini digunakan adalah UU tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan tahun 1961”, pungkas Azimah.

http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/30615-penggalangan-dana-publik-di-lembaga-penyiaran-rawan-penyimpangan

Menyoal Penggalangan Dana Publik Untuk Bencana

Menyoal Penggalangan Dana Publik Untuk Bencana

Bencana demi bencana yang melanda tanah air telah mendorong perlunya Indonesia memiliki Undang-undang penanggulangan bencana. Dan pada 26 April 2007 Pemerintah telah mengundangkan berlakunya Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sejak saat itu UU tersebut menjadi acuan dalam penanggulangan bencana.

Salah satu aspek penting dalam penanggulanan bencana adalah soal pendanaan. Namun sayangnya UU Penanggulangan Bencana belum mengatur secara detail soal aspek pendanaan, lebih khusus lagi penggalangan dana publik untuk bencana.

Dalam UU Penanggulangan bencana, soal pendanaan diatur dalam pasal 60 ayat (1),   bahwa pendanaan penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah daerah. Kemudian masih dalam pasal  yang sama ayat (2), Pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Namun demikian, UU Penanggulangan Bencana belum mengatur bagaimana bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam penggalangan dana publik untuk penanggulangan bencana. Baik partisipasi dalam kapasitas sebagai penyelenggara penggalangan dana publik, seperti syarat-syarat minimal apa yang harus dipenuhi sebuah lembaga sebelum melakukan aktivitas penggalangan dana publik. Maupun partisipasi masyarakat dalam kapasitas sebagai donatur, seperti apa saja hak-hak donatur yang harus diperhatikan lembaga yang menggalang dana publik.

Pasca bencana gempa bumi di Jawa Barat dan Sumatra Barat, marak aksi penggalangan dana publik untuk korban bencana. Aneka ragam bentuk dan pelakunya, dari sekumpulan orang dengan kotak kardus bekas berkeliling di perempatan jalan, media massa cetak dan elektronik ( TV dan Radio) , sampai lembaga yang dari awal didirikan difocuskan  untuk menggalang dana publik untuk keperluan kepentingan sosial dan kemanusiaan.

Niat baik semua pihak mengetuk hati masyarakat untuk berbagai kesedihan dengan meyisihkan sebagian hartanya untuk korban bencana patut dihargai. Namun demikian, kegiatan mengumpulkan dana publik untuk korban bencana, tidak semata soal niat baik. Ada aspek lain yang perlu diperhatikan, seperti kapasitas lembaga dalam pengelolaan dana publik, akuntabilitas dan transparansi, pelaporan / pertanggungjawaban kepada publik,  sampai kemampuan memehuhi hak-hak donatur

Kasus penggalangan dana publik untuk bencana yang dilakukan berbagai media misalnya, pada umumnya masih menggunakan rekening atas nama PT (Perusahaan Terbatas). Dari aspek governance, ini bermasalah. Memang tidak dilarang, sebuah badan hukum komersial (PT) melakukan penggalangan dana publik untuk keperluan kegiatan sosial dan kemanuniaan.

Namun demikian, apabila sebuah badan hukum komersial, termasuk media, serius dan peduli pada persoalan sosial dan kemanusiaan, seyogyanya niatnya diwujudkan dalam bentuk membuat badan hukum non-komersial terpisah. Tidak mencampur-adukkan antara kegiatan komersial dengan kegiatan kemanusiaan dalam sebuah badan hukum komersial. Sekalipun ada pemisahan rekening, tetap tidak cukup karena masih dalam ruang lingkup badan hukum komersial.

Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, badan hukum yang dapat menampung kegiatan sosial dan kemanusiaan adalah dalam  bentuk yayasan. Sehingga ada pemisahan fungsi antara aktivitas komersial dan aktivitas sosial / kemanusiaan, meskipun pengurusnya bisa orang yang sama. Tetapi dari aspek governance, jelas pertanggungjawabannya.

Di Amerika, misalnya, ada Donor Bill of Rights yang dirumuskan oleh National Society of Fund Raising Executives dimana  secara tegas dirinci hak-hak donatur yang harus dihormati lembaga yang menggalang dana publik. Antara lain hak untuk mengetahui misi organisasi yang disumbang, tujuan, dan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumbangan dan hak untuk mengetahui mereka yang duduk dalam dewan pengurus organisasi yang disumbang, serta meminta dewan pengawas untuk secara cermat menilai tanggung jawab dewan pengurus.

Hak ini sulit didapatkan donatur sepanjang aktivitas penggalangan dana publik dilakukan menyatu dalam sebuah badan hukum komersial. Untuk mengetahui nomor telp yang dapat dihubungi saja tidak mudah. Dan dari media yang melakukan penggalangan dana publik, tidak semua menginformasikan hotline telepon, berikut personil yang bertanggungjawab yang sewaktu-waktu dapat dimintai informasi menyangkut penyaluran dana yang telah disumbangkan.

Di Amerika masalah penggalangan dana publik, tidak semata soal niat baik, tetapi sudah menjadi persoalan hukum, dalam bentuk diseretnya sujumlah pengurus lembaga amal ke muka pengadilan, karena tuduhan menyalahgunakan dana yang dihimpun dari publik untuk keperluan segelintir pengurus lembaga amal tersebut. Dengan kata lain, dari sejumlah dana yang dihimpun dari publik, ternyata sebagian besar habis untuk biaya operasional lembaga dan biaya personil, bukan jatuh kepada pihak yang  membutuhkan bantuan. Sejumlah negara mengatur biaya operasional dan personil lembaga amal tidak boleh lebih dari 30 persen dari total dana yang berhasil dihimpun dari publik.

Sudah waktunya penggalangan dana publik untuk keperluan bencana “ditertibkan”, khususnya yang dilakukan oleh badan hukum komersial. Agar pemanfaatan dana dari masyarakat lebih maksimal, perlu dibangun kesadaran kritis dikalangan donatur, bahwa sebagai donatur mereka mempunyai hak.

Ke depan perlu ada rating oleh pihak ketiga yang independen terhadap lembaga yang bergerak di bidang penggalangan dana publik. Dari rating tersebut, dapat menjadi referensi bagi donatur dalam menyalurkan dananya untuk keperluan sosial dan kemanusiaan. Adapun aspek dalam penentuan rating antara lain soal transparansi dan akuntabilitas, kredibilitas pengurus, efisiensi operasional lembaga sampai pelaporan / pertanggungjawaban kepada publik.***Sudaryatmo, Pengurus Harian YLKI Jakarta.

http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/05/16/menyoal-penggalangan-dana-publik-untuk-bencana-364322.html

Etika dalam Pencarian Dana

Etika dalam Pencarian Dana

Apakah yang dimaksud dengan Kode Etik?

Kode etik mencakup nilai-nilai yang dapat dianut oleh organisasi nirlaba. Kode etik merangkum prinsip-prinsip etika dalam wilayah-wilayah berikut ini:

  • Integritas pribadi dan profesional
  • Misi
  • Pengelolaan
  • Penyesuaian hukum
  • Pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab
  • Keterbukaan
  • Evaluasi program
  • Inklusivitas dan keanekaragaman
  • Pencarian dana

Untuk apa mempunyai Kode Etik?

  • Untuk menjelaskan tingkah laku yang bisa diterima
  • Untuk mempromosikan praktek standar tinggi
  • Untuk menyediakan kriteria bagi evaluasi diri para anggota untuk menciptakan kerangka tingkah laku dan tanggung jawab profesional
  • Untuk menunjukkan identitas kerja
  • Untuk menunjukkan kedewasaan kerja

Kode etik setiap organisasi harus memenuhi seluruh permasalahan etika yang muncul. Dengan demikian kode etik yang jelas dan terbuka kepada publik, ada serangkaian peraturan yang dapat diikuti oleh suatu organisasi dalam munculnya kasus dilema etika. Pelanggaran etika yang paling umum terjadi adalah:

  • Penyalahgunaan dana organisasi maupun dana dari lembaga donor
  • Pembocoran informasi lembaga donor
  • Pemberian informasi yang salah
  • Memanfaatkan hubungan untuk keuntungan pribadi
  • Menyelewengkan tujuan amal untuk maksud-maksud lain
  • Konflik kepentingan
  • Penghancuran catatan
  • Biaya atau pengeluaran jasa yang meragukan
  • Pelaporan informasi yang salah atau menyesatkan
  • Mempekerjakan konsultan atau lembaga pencarian dana dengan reputasi yang buruk
  • Perlakuan buruk atau menekan seseorang untuk membongkar kebobrokan organisasi

Proses penerapan Kode Etik sangatlah penting, sama pentingnya dengan Kode Etik itu sendiri. Para pengurus dan staf harus terlibat dalam menyusun, membuat draf, menetapkan dan menerapkan suatu kode yang sesuai dengan karakteristik organisasi. Sangatlah penting untuk meluangkan waktu guna mendiskusikan seluruh aspek Kode Etik secara terinci.

Dalam rangka menerapkan kode etik, suatu organisasi harus menyadari bahwa kepemimpinan sangatlah penting dalam suatu organisasi. Tanpa pemimpin-pemimpin yang beretika, jangan berharap sebuah organisasi akan dianggap sebagai organisasi yang beretika. Dengan keberadaan pemimpin yang beretika, maka orang-orang dalam organisasi terkait akan mengikutinya. Seperti para pemimpinnya, semua orang dalam organisasi tersebut harus berkomitmen untuk menghargai nilai-nilai integritas, kejujuran, kesetaraan, keadilan, keterbukaan, dan rasa hormat. Masyarakat tidak hanya melihat Kode Etik suatu organisasi – tetapi juga melihat tingkah laku sehari-hari para anggota organisasi tersebut.

Bagian selanjutnya dari Pertanyaan Nilai-nilai dan Kode Etik bagi Organisasi Nirlaba dan Amal (Statement of Value anda Code of Ethics for Non-Profit anda Philanthropic Organization; www.IndependentSector.org ) fokus pada etika pencarian dana. Contoh berikut ini bisa dipakai sebagai langkah awal organisasi anda dalam menggunakan etika pencarian dana.

Pencarian dana

Organisasi yang melakukan pencarian dana dari masyarakat dari lembaga-lembaga donor harus jujur dalam mengajukan permohonan dananya. Organisasi harus menghormati hak-hak pribadi orang yang bantuan dana, dan mengelola dana tersebut sesuai dengan maksud para pemberi dana. Organisasi membuka informasi yang penting dan revelan kepada para calon donatur.

Dalam pencarian dana masyarakat, organisasi harus menghormati hak-hak pribadi pemberi dana, seperti:

  • Mendapat informasi tentang misi organisasi, bagaimana dana akan dikelola dan kapasitas mereka untuk menggunakan dana secara efektif sesuai dengan maksud para pemberi dana;
  • Mendapat informasi tentang identitas para pengurus organisasi dan berharap dewan pengurus menerapkan penilaian yang adil terhadap tanggung jawab kerja;
  • Mendapatkan akses pada laporan keuangan terbaru;
  • Memastikan bantuan mereka digunakan untuk tujuan-tujuan yang di amanatkan;
  • Mendapatkan pengakuan dan penghormatan yang sepantasnya;
  • Memastikan bahwa informasi terkait dengan bantuan mereka ditangani dengan penuh hormat dan dijaga kerahasiannya sesuai dengan hukum yang berlaku;
  • Mengharapkan seluruh hubungan orang-orang yang mewakili kepentingan organisasi dengan lembaga dana dijaga secara profesional;
  • Mendapat informasi apakah pencari dana adalah sukarelawan, pegawai organisasi atau pengacara;
  • Mendapat kesempatan jaminan nama mereka tidak termasuk dalam daftar yang akan disebarkan kepada umum; dan
  • Mendapat kebebasan untuk bertanya ketika memberi bantuan dan mendapat jawaban segara, jujur, dan terus terang.

LP3ES yang berbasis di Jakarta telah mendirikan asosiasi payung untuk LSM yag bekerja dalam bidang pembangunan sosial ekonomi berbasis komunitas LP3ES telah mengembangkan sebuah Kode Etik.

Penyusun kode etik tersebut melalui serangkaian lokakarya yang dihadiri berbagai pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah, LSM, dan sektor swasta. Hasil akhirnya adalah Kode Etik tertulis yang ditandatangani oleh 252 LSM. Kode etik tersebut berisi hal-hal yang berhubungan dengan:

  • Integritas
  • Akuntabilitas dan transparansi
  • Kemandirian
  • Anti kekerasan
  • Kesetaraan jender
  • Pengelolaan keuangan, termasuk tanggung jawab terhadap pihak luar seperti penerima jasa, pemerintah, donor, LSM lain, dan masyarakat luas.

Poin-poin utama Kode Etik ini adalah:

  • LSM didirikan bukan untuk tujuan mencari keuntungan bagi para pendirinya.
  • LSM didirikan bukan karena keinginan para pendirimya, melainkan untuk melayani manusia dan kemanusiaan.
  • Segala informasi yang terkait dengan misi, keanggotaan, kegiatan, dan keuangan pada dasarnya adalah untuk masyarakat dan dengan demikian terbuka bagi masyarakat untuk mengaksesnya.
  • LSM menerapkan pembukuan keuangannya sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut Kode Etik, LSM-LSM mendirikan asosiasi regional bagi penerapan kode etik peningkatan kapasitas bagi LSM-LSM. Selanjutnya, juga untuk memastikan bahwa Kode Etik tersebut diterapkan secara konsisten.

Kode Etik disusun oleh LP3ES termasuk bagian tentang hubungan LSM dengan pemerintah, sektor swasta, dan lembaga dana. Bagian ini menerangkan bahwa:

  1. Organisasi non-pemerintah membuka diri terhadap pengembangan hubungan dan kerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, lembaga dana, dan lembaga-lembaga internasional lainnya dalam rangka mencapai visi dan misinya.
  2. Organisasi non pemerintah, dalam memelihara hubungan dan kerja samanya dengan pihak-pihak lain, mempertahankan prinsip-prinsip kesetaraan, keterbukaan, kemitraan, saling menghormati dan profesionalisme.

Sumber: http://lingkarlsm.com/2012/11/etika-dalam-pencarian-dana/

Tips Menggalang Dana

Tips Menggalang Dana

Tips ini berdasarkan pengalaman anggota AMA mengumpulkan dana yang bisa menghasilkan ratusan ribu US dollar untuk membantu kegiatan kemanusiaan. Tips ini juga memberikan catatan perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan suatu kegiatan menggalang dana. Namun harus diingat, kunci sukses upaya ini terletak pada publikasi (advertising) dan kerjasama dengan berbagai pihak serta organisasi di sekitar kita.

1. Menulis surat

Perkiraan waktu: 5 jam

Tuangkan niat anda dalam sebuah surat, lalu cetak di kertas kop surat organisasi anda dan kirimkan ke berbagai organisasi non pemerintah atau lembaga.

Semakin banyak yang menerima akan semakin baik. Jangan lupa memberikan ”stempel-kembali” ke pengirim jika alamat tidak diketahui. Target utama surat-surat anda sebaiknya organisasi atau kelompok yang memang sudah mengenal atau pernah bekerjasama dengan lembaga anda. Jika anda ingin menghemat biaya, kirimkan surat melalui organisasi pengelola jaringan kerja, dan meminta mereka untuk mengirimkannya kepada anggota jaringan.

2. Kotak amal

Perkiraan waktu: 8 jam

Sediakan sebanyak-banyaknya kaleng bekas wadah susu, biskuit, atau lainnya. Bisa juga kardus minuman air mineral, atau mie instan. Bersihkan, lalu lapisi kaleng atau kotak dengan label atau tulisan yang juga mencantumkan nama lembaga anda. Gunakan kreativitas anda agar kaleng itu bisa tampil menarik.

Langkah berikutnya adalah menyebarkan kotak amal ini, bisa dengan cara:

  • Meletakkan di lembaga yang telah anda minta kesediaan mereka untuk membantu usaha anda.
  • Meletakkan di tempat umum yang sering didatangi orang, seperti restoran, bioskop, terminal, atau pasar.
  • Untuk memperkuat, mintalah kepada pemimpin organisasi atau tokoh publik untuk tampil bersama anda. Lebih baik lagi jika ia dan anda bisa berkeliling di antara orang banyak yang menjadi target pengumpulan dana. Cara ini pun bisa anda lakukan di supermarket, mall, terminal, atau pasar.

3. Bekerjasama dengan Swasta

Perkiraan waktu: 15 jam

Banyak sekali usaha yang peduli pada kegiatan kemanusiaan, sosial, lingkungan, serta pendidikan, dan bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Karenanya, anda tak usah ragu mendekati mereka. Beberapa tips kreatif dibawah ini dapat anda lakukan:

a. Menggalang Dana di Kafe atau Bar

  • Kirimkan surat kepada manajer kafe atau bar yang popular di wilayah anda. Selain menjelaskan maksud dan mekanisme penggalangan dana, jangan lupa meminta kesediaan sang manajer untuk menemui anda. Intinya, anda meminta mereka bersedia menyumbangkan sebagian kecil hasil penjualan makanan atau minuman bagi kegiatan anda, bisa sebesar 100 – 1,000 rupiah untuk setiap makanan atau minuman yang terjual.
  • Cara lain dengan meminta kafe atau bar untuk mengutip harga masuk kepada para pengunjung, walaupun biasanya mereka tidak pernah meminta biaya masuk. Usahakan harga sekedarnya saja, sehingga pengunjung rela mengeluarkan uang, sekitar 5,000 – 10,000 rupiah. Sebagai imbalan, anda bisa menyediakan minuman atau makanan ringan bagi mereka.
  • Anda juga bisa mengadakan malam dana. Publikasi harus anda lakukan minimal satu bulan sebelum acara dan usahakan menggunakan berbagai media: leaflet, brosur, koran, bulletin, radio, bahkan televisi.

b. Menggalang Dana di Rumah Makan

  • Ide dan pendekatannya hampir sama dengan kafe.
  • Jika anda mempunyai hubungan yang cukup baik dengan pemilik atau pengelola rumah makan, cobalah meminta agar relawan anda menjadi penyaji, sekaligus mereka akan menyebarkan informasi kegiatan kemanusiaan organisasi anda kepada tamu rumah makan itu.
  • Cara lain lagi, membuat pengumuman di setiap meja berdampingan dengan menu tentang kegiatan kemanusiaan anda, dan menghimbau tamu agar mereka rela mendonasikan uang kembalian.
  • Sekali lagi, kunci utama keberhasilan penggalangan dana di rumah makan adalah publikasi, publikasi, dan publikasi.

c. Mengetuk hati pengusaha lokal

  • Kegiatan yang ditawarkan sangatlah mudah untuk dilakukan. Namun anda perlu memastikan bahwa anda memang betul-betul membutuhkan sumbangan yang berasal dari pengusaha lokal. Hubungi mereka melalui surat atau telepon untuk mau meluangkan waktu bertemu anda. Saat bertemu, jelaskan tentang kegiatan kemanusiaan anda dan himbau mereka untuk menyumbang.
  • Hubungilah sebanyak mungkin pengusaha lokal, seperti bengkel kendaraan, rumah makan, hotel, wisma, toko kelontong, salon, dan lainnya. Jangan khawatir untuk menghubungi usaha lokal yang besar, seperti hotel, tempat kebugaran, rumah makan, atau usaha travel. Ingatlah selalu, sebagian besar manusia mempunyai naluri menyumbang dan mereka haruslah didekati secara proaktif.

d. SMS Kemanusiaan

  • Hubungi operator telepon selular di wilayah anda, dan tawarkan kerjasama SMS kemanusiaan dengan sistem pembagian keuntungan yang adil. Upayakan agar mereka mau memberikan porsi lebih besar kepada lembaga anda.

4. Kegiatan Kelompok

Perkiraan waktu: 5 jam

Kegiatan menggalang dana juga bisa dilakukan secara berkelompok. Anda bisa mencoba beberapa kegiatan menarik berikut:

  1. Membersihkan mobil atau motor dan meminta pemilik untuk menyumbang secara sukarela;
  2. Menjual makanan atau minuman yang dibuat oleh kelompok anda. Usahakan agar bahan baku juga berasal dari donasi pihak lain;
  3. Mengumpulkan dan menjual hasil karya anggota kelompok, bisa foto, lukisan, gambar, batik, rajutan, sulaman, atau lainnya;
  4. Menawarkan keahlian anggota kelompok, seperti fasilitator, penyanyi, pemusik, guru, atau lainnya kepada organisasi yang membutuhkan, dengan imbalan yang memadai. Seluruh hasil disumbangkan kepada organisasi.

5. Kegiatan massal

Perkiraan waktu: tergantung pilihan kegiatan

Jika organisasi anda memutuskan akan menggalang dana besar, maka anda dan seluruh anggota kelompok harus mempunyai komitmen yang kuat juga. Anda bisa mempertimbangkan kegiatan di bawah ini :

a. Membuat merchandise lainnya

  • Rancang dan cetaklah pin, kaos, gelas, atau topi dengan pesan yang kuat, sehingga orang mau menggunakannya terus menerus.
  • Buatlah dalam jumlah besar sekaligus, sehingga lebih murah dibandingkan anda membuatnya dalam jumlah terbatas.
  • Jual barang-barang itu kepada orang-orang terdekat maupun publik.

b. Lomba Lari atau Gerak Jalan 5 Km

  • Cara termudah adalah menggunakan momentum penting di tempat anda, misalkan hari lahir kota, hari kemerdekaan, atau hari besar agama.
  • Publikasikan ke seluruh kota lewat berbagai media: selebaran, media cetak dan elektronik. Usahakan bekerjasama dengan media lokal sehingga anda tidak perlu mengeluarkan biaya. Publikasi minimal satu bulan sebelum acara;
  • Buatlah proposal kepada organisasi besar dan lokal untuk untuk menjadi sponsor. Carilah sebanyak mungkin.
  • Buatlah kaos sebanyaknya dan bagikan secara cuma-cuma kepada peserta lomba. Anda dapat menjual media kampanye di kaos kepada pengusaha lokal sehingga mereka bisa menampilkan logo di kaos.
  • Bekerjasamalah dengan organisasi olahraga setempat sehingga memudahkan penyelenggaraan dan juga menghemat biaya.
  • Anda juga bisa menyelenggarakan lomba olahraga lainnya, golf, sepakbola, basket, bola voli, bulutangkis, atau renang.

c. Malam Dana Kemanusiaan

  • Mintalah pengelola atau pemilik hotel atau aula yang akan anda gunakan agar mau menyumbangkan satu hari secara gratis untuk malam dana anda;
  • Hubungi pemusik, penyanyi, serta selebritis yang rela menyumbangkan tenaga untuk mengisi acara malam dana. Usahakan memperoleh kepastiann mereka minimal satu bulan sebelum acara;
  • Buatlah undangan seunik mungkin dan jual dengan harga terjangkau. Rancang undangan dalam beberapa kategori dengan harga yang berbeda yang bisa anda sesuaikan dengan prioritas tempat duduk dalam ruangan acara;
  • Hubungi pihak sponsor untuk membantu pembiayaan dan juallah ruang iklan kepada mereka. Anda bisa menampilkan logo lembaga melalui banner yang dipasang di luar dan di dalam ruangan, buku panduan acara yang dibagikan kepada seluruh penonton, atau media lainnya;
  • Pilihlah pemandu acara yang bisa membuat acara menjadi meriah dan sukses. Usahakan agar pemandu acara bekerja secara sukarela.
  • Hubungi petugas keamanan untuk membantu mengamankan acara.
  • Langkah ini bisa anda gunakan untuk acara lainnya seperti lelang lukisan atau baju orang ternama atau selebritis, atau kegiatan lainnya.

http://lingkarlsm.com/2012/01/tips-menggalang-dana/

 

Tinggalkan Balasan