Apa Beda Yayasan dan Perkumpulan?

“ Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi Nirlaba yang ada di Indonesia memiliki badan hukum Yayasan dan Perkumpulan. Pertanyan mendasarnya adalah ; apa perbedaan yayasan dan perkumpulan?“.

Yayasan merupakan suatu bagian dari Perkumpulan yang berbentuk Badan Hukum dengan pengertian/definisi yang dinyatakan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yaitu suatu Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Sementara Perkumpulan meliputi suatu Persekutuan, Koperasi dan Perkumpulan saling Menanggung.  Selanjutnya Perkumpulan dalam pengertian ini pun terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu:

  1. Berbentuk Badan Hukum, seperti Perseroan Terbatas, Koperasi dan Perkumpulan saling Menanggung;
  2. Tidak berbentuk Badan Hukum, seperti Persekutuan Perdata, CV dan Firma.

Sehingga berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka perbedaan antara Perkumpulan dan Yayasan adalah sebagai berikut:

  • Perkumpulan :
  1. Bersifat dan bertujuan komersial;
  2. Mementingkan keuntungan (profit oriented);
  3. Mempunyai anggota.
  • Yayasan :
  1. Bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan;
  2. Tidak semata-mata mengutamakan keuntungan atau mengejar/mencari keuntungan dan/atau penghasilan yang sebesar-besarnya;
  3. Tidak mempunyai anggota.

Yayasan sebagai suatu Badan Hukum mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan perdata. Pada dasarnya keberadaan Badan Hukum bersifat permanen, artinya Badan Hukum tidak dapat dibubarkan hanya dengan persetujuan para pendiri atau anggotanya. Badan Hukum hanya dapat dibubarkan jika telah dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya.  Hal tersebut sama kedudukannya dengan Perkumpulan yang berbentuk berbadan hukum, dimana dipandang sebagai subyek hukum karena dapat melakukan perbuatan hukum, menyandang hak dan kewajiban, dapat digugat maupun menggugat di Pengadilan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Yayasan dan Perkumpulan yang berbentuk Badan Hukum mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu sama-sama dianggap sebagai subyek hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum. Tetapi antara Yayasan dan Perkumpulan yang tidak berbentuk Badan Hukum, maka Yayasan kedudukan hukumnya lebih kuat daripada Perkumpulan sebagaimana tersebut di atas.

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Yayasan dan Perkumpulan yang berbentuk Badan Hukum adalah sama, yaitu sebagai berikut:

  1. Hak: Berhak untuk mengajukan gugatan.
  2. Kewajiban: Wajib mendaftarkan Perkumpulan atau Yayasan tersebut pada instansi yang berwenang untuk mendapatkan status Badan Hukum.

Perbedaan mendasar juga terdapat pada susunan Organ. Organ yayasan terdiri dari; Pembina, Pengawas dan Pengurus. Sementara pada perkumpulan terdiri dari Anggota, Pengurus dan Musyawarah Umum.

Kewenangan Pembina dalam sebuah yayasan adalah sebagai berikut:

  1. Merubah Anggaran Dasar;
  2. Mengangkat dan Memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
  3. Menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
  4. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
  5. Menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Sementara pada sebuah perkumpulan kewenangan tertinggi terdapat pada MUA (Musyawarah Umum Anggota).

Mengenal dan Memahami Badan Hukum yayasan dan Perkumpulan; Suatu Pengantar

Mengenal dan Memahami Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan; Suatu Pengantar

A.    Jenis Badan Hukum

Subjek hukum terbagi menjadi dua, pertama Orang (manusia) kedua, Badan Hukum. Dalam Hukum positif (hukum yang berlaku saat ini) dikenal duam macam badan hukum;

  1. Badan Hukum Publik, contohnya: Persero, PD, Perjan, PerUm, BUMN, Organisasi Internasional, dll.
  2. Badan Hukum Privat. badan hukum ini terbagi lagi menjadi 2; profit (UD, CV, PT, Koperasi) dan non profit (Ormas, Parpol, Yayasan, Perkumpulan).

 

B.    Landasan Hukum

Berdasarkan bentuk badan hukum privat di atas, dari aspek regulasi, hanya badan hukum perkumpulan yang pengaturannya belum diperbaharui sejak Indonesia merdeka dan pengaturannya sangat sedikit sekali, sedangkan Badan Hukum Usaha Dagang (UD), Comanditer (CV), dan Firma, sampai saat ini landasan hukumnya masih tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdata dan KUHDagang. Sementara Untuk PT, Koperasi, Ormas dan Parpol semuanya diatur dalam UU. berikut rinciannya:

  1. Badan hukum Perseroan Terbatas telah diperbaharui, pertama kali dengan UU No. 1 Tahun 2005 tentang Perseroan Terbatas,  kemudian diperbaharui kembali dengan UU No. 40 Tahun 2007, dan berlaku hingga sekarang.
  2. Badan Hukum Koperasi, landasan hukumnya UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, kemudian diperbaharui kembali dengan UU No. 25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian , diubah lagi dengan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
  3. Badan hukum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas),  telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang masih berlaku sampai saat ini,
  4. Badan hukum Partai Politik (PARPOL), pengaturan tentang badan hukum ini, semenjak era reformasi tahun 1997,  setiap 5 (lima) tahun (sebelum pelaksanaan pemilu)  selalu mengalami revisi, saat ini badan hukum tentang Parpol diatur dalam Undang-undang N0. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
  5. Badan hukum Yayasan,  telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan kemudian diperbahui lagi dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2004, dan masih berlaku sampai sekarang.
  6. Adapun badan hukum Perkumpulan, sebagaimana disebutkan di atas, sampai saat ini belum diperbaharui, sehingga berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945, maka untuk badan hukum Perkumpulan masih tunduk pada aturan hukum zaman penjajahan berdasarkan asas konkordasi   (asas hukum yang menyatakan bahwa semua peraturan hukum di Negara penjajah berlaku juga di Negara jajahannya). Pengaturan mengenai badan hukum Perkumpulan  di Indonesia, diatur dalam KUHPerdata (“KUHPer“) Buku III bab IX tentang Perkumpulan yaitu Pasal 1653 – Pasal  1665, kemudian di perbaiki dengan Staatsblad 1870  No. 64 (“Stb.1870-64“) dan disempurnakan dengan Staatsblad 1939 No. 570 mengenai Perkumpulan Indonesia (Inlandsche Vereniging) (“Stb. 1939-570″) yang pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura saja. Kemudian berdasarkan Staatsblad 1942 No. 13 jo No. 14 (“Stb. 1942-13 jo 14″) belaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

 

C.     Yayasan dan Perkumpulan

  1. Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang di pisah dan di peruntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusian, yang tidak mempunyai anggota. Badan hukum yayasan lahir setelah akta pendirian di sahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia (MENHUKHAM).  Adapun syarat-syarat formal pendirian badan hukum yayasan, yang dibahas dalam undang-undang Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) UUY Jo Pasal 15 PP No 63/2008, adalah :

—  Salinan akta Yayasan yg di buat notaris dalam bahasa indonesia

—  Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang di tanda tangani oleh pengurus yayasan dan di ketahui oleh lurah atau kepala desa setempat

—  FC NPWP Yayasan

—  Bukti Pembayaran PNBP Rp. 100.000 Untuk pemesanan nama yayasan

—  Bukti pembayaran PNBP Rp.300.000. Untuk pengumuman yayasan dalam TBNRI

—  Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang di pisahkan sebagai kekayaan awal mendirikan yayasan

—  Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal yayasan.

Sementara syarat bagi Orang Asing yang akan mendirikan Yayasan di Indonesia, selain syarat diatas ada beberapa tambahan seperti:

—  Identitas pendiri yg di buktikan dengan paspor sah

—  Pemisaha harta pendiri minimal Rp.100.000.000

—  Surat penyataan pendiri bahwa kegiatan yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa dan negara indonesia.

Aktifitas Yayasan meliputi:

  • Kegiatan sosial, antara lain :
  1. Pendidikan formal dan non formal
  2. Panti asuhan, panti jompo, panti wreda
  3. Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium
  4. Pembinaan olahraga
  5. Penelitian di bidang ilmu pengentahuan
  6. Studi banding
  • Kegiatan keagamaan, antara lain :
  1. Mendirikan sarana ibadah
  2. Mendirikan pondok pesantren
  3. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah
  4. Meningkatkan pemahaman keagamaan
  5. Melaksanakan syiar agama
  6. Studi banding keagamaan
  • Kegiatan kemanusian,antara lain :
  1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam
  2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang
  3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan
  4. Mendirikan dan menyelanggarakan rumah singgah dan rumah duka
  5. Memberikan perlindungan konsumen
  6. Melestarikan lingkungan hidup

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan badan usaha (PT) Dan atau ikut serta dalam badan usaha (PT) dengan ketentuan :

  1. Penyertaan modal maksimal 25% dari aset yayasan
  2. Kegiatan usaha (pT) yang didirikan yayasan sesuai dangan maksud dan tujuan yayasan
  3.  hasil kegiatan usaha tidak boleh di bagikan kepada organ yayasan
  4. Organ yayasan tidak boleh merangkap sebagai direksi dan komisaris pada badan usaha (PT) Yang di dirikan.
  5. Yayasan tidak mengenal pewarisan terkait asetnya
  6. PNS Boleh ikut mendirikan yayasan
  7. Yayasan dapat di dirikan oleh satu orang saja

Adapun Isi dari Anggaran Dasar Yayasan adalah sebagai berikut:

  1. —  Nama dan tempat kedudukan (tidak boleh sama)
  2. —  Jangka waktu pendirian
  3. —  Kekayaan awal (cara memperoleh dan pengunaanya)
  4. —  Organ yayasan, pembina, pengurus, pengawas
  5. —  Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian, pembina, pengurus, pengawas
  6. —  Hak dan kewajiban pembina, pengurus, pengawas.
  7. —  Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan
  8. —  Tahun buku (01 januari s/d 31 desember)
  9. —  Perubahan anggaran dasar
  10. —  Penggabungan dan pembubaran yayasan
  11. —  Penggunaan kekayaan yayasan sisa likuidasi dan penyaluran kekayaan yayasan setelah bubar
  12. —  Peraturan penutup
  13. —  Identitas pendiri, pembina, pengurus,dan pengawas

Perubahan Anggaran Dasar dalam Yayasan diperbolehkan asal tidak mengubah maksud dan tujuan. Perubahan tersebut harus berdasarkan mufakat rapat pembina atau persetujuan 2/3 anggota Pembina. Untuk perubahan nama dan kegiatan Yayasan harus didasarkan atas keputusan MENHUKHAM, sementara untuk perubahan selain dua hal tersebut hanya cukup memberikan surat pemberitahuan kepada MENHUKHAM atas persetujuan kurator. Sebuah Yayasan juga tidak boleh membagikan hasil usaha dan kekayaannya kepada Pembina dan pengurus.

Organ dalam sebuah Yayasan meliputi:

  1. —  Pembina di sarankan minimal 3 orang
  2. —  Pengawas minimal 1 orang
  3. —  Pengurus terdiri dari : ketua, sekretaris, bendahara
  4. —  Pengurus bertindak untuk dan atas nama yayasan
  5. —  Masa tugas yayasan 5 tahun kecuali pembina

Setiap organ memiliki kewenangan dalam melaksanakan mandat yayasan, berikut kewenangan dari masing-masing organ :

  • Kewenangan Pembina
  1. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar
  2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas
  3. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan
  4. Pengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan
  5. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran  yayasan
  6. Pengesahan laporan tahunan
  7.  penunjukan likuidator dalam hal yayasan di bubarkan
  8. Rapat gabungan hanya dapat di lakukan oleh pengurus dan pengawas, agendanya adalah mengangkat pembina, hasilnya di laporkan kepada menteri
  • Kewenangan Pengurus
  1. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar
  2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas
  3. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan
  4. Pengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan
  5. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran  yayasan
  6. Pengesahan laporan tahunan
  7.  penunjukan likuidator dalam hal yayasan di bubarkan
  8. Rapat gabungan hanya dapat di lakukan oleh pengurus dan pengawas, agendanya adalah mengangkat pembina, hasilnya di laporkan kepada menteri
  9. Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan
  10. Wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan yang di sahkan pembina
  11. Wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang di nyatakan oleh pengawas
  12. Wajib dengan etikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  13. Berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dengan pembatasan sebagai berikut :
  • Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak temasuk mengambil uang yayasan di bank)
  • Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupu di luar negeri
  • Memberikan atau menerima pengalihan harta tetap
  • Membeli atau dengan cara lain mendapat/memperoleh harta tetap atas nama yayasan
  • Menjual atau dengan cara lain melepaskan harta kekayaan serta mengagunkan/ membebani kekayaan yayasan
  • Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliansi dengan yayasan, pembina, pengurus, pengawas yayasan atau seseorang yang bekerja pada yayasan, perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan
  • Kewenangan Pengawas
  1. Wajib dengan etikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan yayasan
  2. Memeriksa dokumen
  3. Memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas
  4. Mengentahui segala tindakan yang telah di jalankan oleh pengurus
  5. Memberi peringatan kepada pengurus
  6. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sanksi terhadap Yayasan yang melakukan pelanggaran adalah Pidana penjara tahun, jika melanggar pasal 5 UUY , kemudian Pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan yayasan yang dibagikan.

  1. Perkumpulan

Perkumpulan adalah sekumpulan orang, didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud  dan tujuan tertentu dan atau di bidang sosial, dan atau kemanusian dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. adapun syarat pendirian perkumpulan sebagai berikut:

  1. Asli salinan akta pendirian perkumpulan. adapun isi akta tersebut;
  • Nama dan tempat kedudukan
  • Maksud, tujuan, kegiatan
  • Jangka waktu
  • Jumlah kekayaan
  • Keanggotaan
  • Hak dan kewajiban anggota, pengurus dan pengawas
  • Tatacara pengangkatan, pemberhentian, penggantian anggota, pengurus dan pengawas
  • Penetapan tempat dan tatacara penyelenggaraan rapat perkumpulan dan rapat pengurus
  • Kewenangan tertinggi pada rapat umum anggota, bukan organ lain
  • Pembubaran, penggabungan korum ¾ rapat umum anggota dan penggunaan sisa kekayaan hasil likuidasi
  • Perubahan anggaran dasar korum 2/3 Rapau umum anggota
  • Susunan nama anggota, pengurus, pengawas
  1. Fc surat domisili atas nama perkeumpulan dari lurah/kepala desa
  2. NPWP atas nama perkumpulan
  3. Bukti setor pembayaran PNBP atas nama perkumpulan Rp.250.000
  4. Asli bukti pembayaran pengumuman TBNRI PERKUMPULAN sebagai badan hukum lahir setelah medapat pengakuan dari KEMENHUKHAM.

D.    Perbedaan Yayasan dan Perkumpulan

YAYASAN

PERKUMPULAN

  1. Adanya kekayaan yang di pisaahkan dari pendiri untuk kekayaan awal yayasan
  2. Organ terdiri dari; pembina, pengurus dan pengawas
  3. Tidak mempunyai anggota
  4. Wajib badan hukum

 

  1. Tidak perlu ada kekayaan awal, kekayaan perkumpulan di dapat dari iuran anggota
  2. Organ terdiri dari ; Rapat umum anggota, pengurus, pengawas
  3. Mempunyai anggota
  4. Tidak wajib badan hukum

 

Sumber : Iki Dulagin

Apakah Yayasan dan Perkumpulan Merupakan Subyek Pajak?

Apakah Yayasan dan Perkumpulan Merupakan Subyek Pajak?

Subyek Pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan, dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

Subyek pajak terdiri dari:

a. Orang pribadi: yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau pun orang pribadi di luar Indonesia yang mendapat penghasilan dari Indonesia atau melakukan kegiatan di Indonesia.

b. Warisan: warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak merupakan subyek pajak pengganti yang mewakili ahli waris.

c. Badan: yang terdiri dari badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, yakni perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi,yayasan atau organisasi sejenisdan bentuk usaha lainnya.

d. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang berupa: tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, pertambangan dan .penggalian sumber alam, wilayah pengeboran untuk eksplorasi pertambangan, perikanan, peternakan, pertanian,perkebunan, kehutanan, proyek konstruksi, pemberian jasa lebih dari 60 hari dalam setahun, agen tidak bebas.

Menurut undang-undang, badan yang merupakan subyek pajak terdiri dari berbagai jenis badan.

Beberapa dari badan yang disebutkan dalam ketentuan cukup jelas dimengerti bila dipakai Kitab undang-undang Hukum Dagang sebagai acuan, yaitu perseroan terbatas (PT, NV), perseroan komanditer (CV), Firma (Fa), persekutuan, kongsi, koperasi. Mengenai bentuk usaha tetap, undang-undang memberikan penjelasan yang cukup.

Badan usaha milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan dana pensiun dijelaskan pada perundang-undangan yang berlaku sekarang. Undang-undang yang berlaku sekarang menyebutkan bahwa dana pensiun merupakan bentuk badan tersendiri. Sebelumnya dana pensiun biasanya didirikan dalam bentuk yayasan.

Undang-undang membedakan lembaga (bahasa Belanda: instituut; bahasa Inggris: institute) dari yayasan( bahasa Belanda: stichting; bahasa Inggris: foundation). Baik yayasan maupun lembaga adalah badan yang bergerak dalam bidang sosial yang tujuannya tidak berorientasi untuk mencari keuntungan.

Lalu, bagaimana penjelasan bagi Yayasan atau Perkumpulan ?

Perkumpulan (bahasa Belanda: vereniging; bahasa Inggris: association) merupakan istilah yang umum untuk menyatukan orang-orang dalam satu wadah yang terorganisir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu.

Pengertiannya luas dan beraneka ragam, ada yang sangat erat ikatan keanggotaannya dengan aturan main yang jelas, dan ada pula yang tidak mempunyai peraturan. Termasuk dalam pengertian perkumpulan menurut undang-undang adalah asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. Perkumpulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan atau memberikan jasa kepada anggota merupakan subyek pajak.

Perkumpulan dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum dan ada dalam bentuk yayasan atau lembaga; dari perkumpulan olah raga yang mempunyai anggota tertentu dengan anggaran dasar yang jelas sampai dengan perkumpulan pangajian dan arisan yang anggotanya bebas terbuka tanpa ada aturan tertulis yang jelas.

Selain itu banyak perkumpulan atau juga disebut organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan yang bergerak di berbagai bidang, seperti bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, seni, dan budaya, serta perkumpulan keagamaan seperti anggota jemaah masjid yang teratur. Perkumpulan keagamaan, misalnya, biasa menerima iuran, bantuan, infaq, sedekah, sumbangan, atau hibah dari anggota atau pihak lain, dan perkumpulan ini memberikan jasa berbentuk rohaniah dan spiritual.

Dalam kenyataan, belum pernah terdengar bahwa perkumpulan seperti itu dikenakan pajak. Perundang-undangan sendiri tidak menegaskan bagaimana kewajiban perpajakan dari badan yang memenuhi persyaratan sebagai subyek pajak.

Undang-undang membedakan lembaga (bahasa Belanda: instituut; bahasa Inggris: institute) dari yayasan( bahasa Belanda: stichting; bahasa Inggris: foundation). Baik yayasan maupun lembaga adalah badan yang bergerak dalam bidang sosial yang tujuannya tidak berorientasi untuk mencari keuntungan.

Misalnya, bidang kesehatan, pendidikan, seni, budaya, rumah yatim piatu, perlindungan hak dan hukum, perdamaian, dan lain-lain. Dalam praktek kedua badan tersebut dipakai untuk kegiatan dalam bidang yang disebutkan tanpa adanya perbedaan yang jelas.

Lembaga adalah badan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sosial, bukan usaha yang mencari laba. Lembaga mendapat pembiayaan dari pihak lain, atau dari yayasan. Namun pada prakteknya di Indonesia, banyak lembaga yang tidak jelas sifat atau kegiatannya, apakah bersifat usaha dagang atau sosial. Mulai dari lembaga pendidikan yang bersifat komersil yang menyelenggarakan kursus dan pelatihan keterampilan sampai kepada lembaga swadaya masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan sosial, budaya dan sebagainya.

Yayasan adalah satu badan yang mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah yang bukan dimiliki oleh pihak tertentu, dan didirikan untuk melakukan kegiatan yang tujuannya mencari dan menghimpun dana untuk disalurkan kepada badan lain yang menyelenggarakan kegiatan sosial yang tidak mencari laba.

Pendiri yayasan yang lazimnya juga menjadi pengurus menyerahkan dan memisahkan sejumlah kekayaan yang bukan merupakan penyertaan modal, oleh karena yayasan tidak mempunyai pemilik. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh yayasan terbatas kepada melakukan penanaman modal pada usaha-usaha yang dapat menghasilkan dana seperti pemilikan saham atau obligasi.

Undang-undang yang lama memberikan perlakuan perpajakan khusus terhadap yayasan dibandingkan dengan subyek pajak yang lain. Tujuan yayasan yang lazimnya tidak mencari laba merupakan pertimbangan untuk memberikan perlakuan khusus itu. Undang-undang tersebut mengatakan bahwa formalitas yang disebutkan dalam anggaran dasar bukan merupakan ukuran untuk menilai apakah suatu yayasan dibebaskan dari pengenaan pajak tetapi hakikat yang sebenarnyalah yang menentukan apakah suatu yayasan itu mencari keuntungan atau tidak.

Di negara kita, masih banyak yayasan yang didirikan oleh orang yang mengharapkan imbalan dari kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh yayasan. Kegiatan yayasan sering dijalankan melalui suatu badan sosial, seperti pendidikan, rumah sakit, keagamaan yang dapat menghasilkan dana; dan dana yang diperoleh dari kegiatan sosial ini dikelola dan dikuasai oleh yayasan.

Fungsi yayasan lebih banyak mengurus kegiatan sosialnya, ketimbang mencari tambahan dana yang diperlukan. Dangan demikian, sumber utama kebutuhan dana untuk pembiayaan kegiatan sosial yang dilakukan lebih banyak berasal dari usaha sosialnya, seperti uang kuliah atau uang sekolah (pada yayasan pendidikan), dan uang pengobatan penderita (pada yayasan kesehatan). Dan tidak jarang dari hasil penerimaan ini masih dapat disisihkan untuk kepentingan pribadi pengurus, melakukan kegiatan lain yang justru sudah menyimpang dari tujuan awal pendirian yayasan tersebut. Dengan demikian fungsi sosialnya sudah hilang, tetapi namanya tetap yayasan, sebagaimana lazimnya yayasan yang dibentuk sebagai satu badan hukum.

Penyalahgunaan nama yayasan yang sering terjadi dalam praktek menyebabkan perlakuan khusus itu kemudian ditinjau kembali dalam perundang-undangan yang baru. Di beberapa negara lain, badan-badan yang bergerak di bidang sosial seperti rumah sakit dan pendidikan, didirikan sebagai badan yang berbentuk perseroan terbatas yang tujuannya mencari laba dan mampu bersaing dengan badan yang berbentuk yayasan.

Perkembangan dalam dunia ekonomi dan perkumpulan dalam persepsi masyarakat dewasa ini menyebabkan bataa-batas dunia usaha dan kegiatan sosial makin kabur. Kegiatan lembaga-lembaga sosial telah berbaur dengan kegiatan komersil. Perusahaan-perusahaan komersil sudah ikut ambil bagian dalam kegiatan sosial, dan secara langsung atau tidak telah ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perusahaan tidak lagi mengutamankan prinsip mencari laba yang sebear-sebesarnya. Perusahaan semakin mempunyai etika usaha dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Sebaliknya di lain pihak, lembaga sosial tidak lagi hanya sekedar menyalurkan dana dan terpaku kepada usaha sosialnya, tetapi sudah menekankan prinsip-prinsip efektifitas dalam kegiatannya untuk mencapai tujuan.

Walaupun undang-undang cukup jelas menyebutkan badan-badan yang disebutkan di atas sebagai subyek pajak, namun belum tentu pengertian yang dijelaskan di atas sesuai dengan pengertian yang dianut oleh undang-undang, fiskus, maupun wajib pajak.

Dalam prakteknya dapat saja terjadi perbedaan pendapat. Bagaimana perlakuan perpajakan rumah sakit, badan pendidikan seperti perguruan tinggi, sekolah, tidak disebut dalam undang-undang.

sumber : http://keuanganlsm.com/article/perpajakan/apakah-yayasan-dan-perkumpulan-merupakan-subyek-pajak/

Pengaturan OMS di Indonesia

Pengaturan OMS di Indonesia

Kami bukan organisasi kemasyarakatan atau organisasi kepemudaan. Kami ini yayasan yang diatur dalam undang-undang sendiri,” Pernyataan Direktur Walhi Aceh, Cut Hindon menyikapi penetapan walhi sebagai salah satu organisasi ilegal di Aceh melalui Surat Gubernur tertanggal 21 Juni 2006.

Dinamika Berorganisasi di Indonesia

Usaha atau kegiatan, apapun namanya atau labelnya, untuk kepentingan sesama dan bukan untuk kepentingan pribadi semata selalu ada dan berjalan seiring sejarah manusia. Pada dasarnya munculnya organisasi kemasyarakatan merefleksikan kebutuhan manusia untuk berinteraksi. Interaksi yang dilakukan untuk mendapatkan perlindungan kepentingan atau mengartikulasikan kepentingannya. Dalam perkembangan kehidupan kenegaraan, hal ini juga merefleksikan sebuah sistem demokrasi. Individu-individu dipersatukan atas dasar kesamaan tujuan organisasi.

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan untuk berorganisasi yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Pasal 28 F ayat (3) mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Penyatuan individu ke dalam bentuk organisasi atau kelembagaan secara garis besar berfungsi sebagai mediator kepentingan-kepentingan dan dalam lingkungan demokratis sebagai wilayah untuk berdiskusi di luar pengaruh langsung Negara.

Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan sangat banyak.  Kondisi ini menunjukkan bahwa pilihan berorganisasi adalah tergantung motivasi komunitas untuk berkumpul membentuk organisasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa motivasi berorganisasi sangat dinamis. Bergerak mengikuti perkembangan masyarakat. Dari sisi jumlah dan jenis kegiatan, dengan mudah kita bisa membandingkan jenis-jenis kegiatan lembaga kemasyarakatan ketika orde baru dengan orde reformasi. Sejak Indonesia menempuh jalur transisi demokratis terdapat peningkatan kegiatan masyarakat sipil. Iklim baru reformasi politik dan terutama dikuranginya kontrol peraturan terhadap media mendorong berkembangnya banyak organisasi kemasyarakatan baru, yayasan-yayasan, perkumpulan-perkumpulan warga, serikat-serikat dan organisasi non pemerintah, menambah organisasi-organisasi masyarakat sipil yang sudah ada. Kajian yang disusun oleh LP3ES menyebut kondisi ini sebagai era kebangkitan berorganisasi elemen-elemen civil society. Raturan bahkan ribuan organisasi masyarakat sipil termasuk lembaga swadaya masyarakat yang baru tumbuh di berbagai daerah. Perkembangan yang sangat tinggi terhadap jenis masyarakat sipil ini juga merupakan reaksi atas tersumbatnya kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat dan tersumbatnya perkembangan organisasi untuk menjalankan fungsi dalam masyarakat sipil.

Kebebasan baru dari penjagaan pemerintah menyebabkan bertambahnya organisasi-organisai yang ingin memenuhi fungsi-fungsi masyarakat sipil yang tidak tercakup secara memadai selama orde baru.

Bagaimana Hukum kita Mengatur Bentuk Organisasi Masyarakat Sipil

Bentuk organisasi untuk lembaga kemasyarakatan beragam. Hal ini bisa dilihat dari sisi penggunaan nama bagi organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan tersebut. Ada banyak istilah ataupun terminologi yang sering digunakan untuk menggambarkan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang sosial, ada yang menyebutnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Non Pemerintah (Ornop), Organisasi Non-Profit (Nirlaba), Organisasi Masyarakat Sipil dan sebagainya. Semua pemilihan istilah tersebut tentunya memiliki alasan dan sudut pandang tertentu.

Pembagian yang paling sederhana adalah dengan dua kategori, yaitu organisasi berbadan hukum dan organisasi tidak berbadan hukum.

Contoh organisasi berbadan hukum adalah koperasi dan yayasan. Sedangkan bentuk organisasi yang tidak berbadan hukum masih terbagi dalam organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial lainnya.

Bentuk organisasi bukan badan hukum adalah Ormas dan lembaga lainnya. Bentuk Ormas yang dimaksud disini adalah bentuk organisasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam undang-undang ini yang dimaksud sebagai organisasi kemasyarakatan sangat luas yaitu organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (Pasal 1). Definisi tersebut sangat luas. Sehingga, sebenarnya dari definisi tersebut sudah terlihat bahwa undang-undang ini akan mengatur semua bentuk organisasi yang tumbuh di masyarakat.

Bentuk organisasi bukan badan hukum yang merupakan lembaga lainnya adalah organisasi atau kelompok yang dia tidak masuk dalam kategori Ormas dan tidak termasuk organisasi yang dibentuk oleh suatu undang-undang. Misal, ikatan alumni atau paguyuban. Sedangkan contoh untuk organisasi yang dibentuk dengan undang-undang antara lain partai politik, organisasi advokat dan organisasi notaris.

Sementara itu, bentuk organisasi berbadan hukum untuk mewadahi organisasi sosial ada dua yaitu yayasan dan perkumpulan. Keduanya merupakan badan hukum. Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Sedangkan perkumpulan masih diatur dalam peraturan warisan kolonial Stb.1870-64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum.

A.     Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa karakter dasar yayasan adalah adanya kekayaan yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan sosial. Hal ini yang membedakan antara yayasan dengan perkumpulan. Dalam hal perkumpulan (yang ditujukan untuk kegiatan sosial) maka karakter pembentukannya adalah orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan sosial.

Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Yayasan. Sebelum adanya Undang-undang ini, pengaturan tentang yayasan merujuk pada beberapa yurisprudensi, yaitu:

1. Putusan Hoogerechtshof tahun 1884

2. Putusan Mahkamah Agung tentang Yayasan Sukapura tanggal 26 November 1969 No.152 K/Sip/1969

3. Putusan Mahkamah Agung pada kasus Yayasan Dana Pensiun HBM tanggal 27 Juni 1973 No.124/Sip/1973.

Sebenarnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga telah menyinggung tentang yayasan, yaitu Pasal 365, 900, 1680. Sayangnya, pasal-pasal tersebut tidak memberikan rumusan tentang pengertian yayasan. Apalagi memberikan aturan main jelas dan tegas. Karena itulah yayasan dipergunakan oleh banyak organisasi sebagai badan hukum. Termasuk untuk kepentingan bisnis, seperti pada yayasan milik Soeharto dan yayasan militer.

Keinginan untuk membentuk Undang-undang yang mengatur tentang Yayasan sebenarnya sudah lama ada. Sejak Tahun 1976, Depertemen Kehakiman (kini Departemen Hukum dan HAM) telah memiliki rancangan undang-undang yayasan. Namun baru tahun 2001, keinginan tersebut terwujud. Ada dua peristiwa politik penting yang bisa dipahami sebagai latar belakang pembentukan Undang-Undang Yayasan, yaitu:

  1. Tuntutan masyarakat, yang sebagian diikuti proses hukum, atas penyelewengan bentuk dan fungsi hukum yayasan sebagai lembaga sosial menjadi sekedar kedok bagi kegiatan bisnis atau kegiatan illegal lainnya;
  2. Pernyataan pemerintah Indonesia dalam letter of Intent untuk kepentingan pinjaman dari IMF.

B.      Perkumpulan

Perkumpulan yang dimaksud dalam tulisan disini adalah perkumpulan yang bersifat non profit (vereneging). Walaupun dalam hukum dikenal juga perkumpulan yang bersifat profit.

Ketentuan tentang badan hukum perkumpulan diatur dalam Stb. 1870-64 yang dikeluarkan pada 28 Maret 1870. Menurut ketentuan ini, status badan hukum akan diperoleh perkumpulan setelah mendapat pengesahan dari penguasa (saat itu adalah Gubernur Jenderal, dan sekarang pengesahan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM). Pasal 1 stb 1870-64 mengatur:

Tiada perkumpulan orang-orang diluar yang bentuk menurut peraturan umum, bertindak selaku badan hukum, kecuali setelah diakui oleh Gubenur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk (sebagai penguasa telah ditunjuk Directeur van Justitie, kini adalah Menteri Hukum dan HAM).

Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM dilakukan dengan mempertimbangkan anggaran dasar perkumpulan yang berisi tujuan, dasar-dasar, lingkungan kerja dan ketentuan lain mengenai perkumpulan tersebut.

Walaupun mengatur tentang Perkumpulan berbadan hukum, Stb. 1870-64 juga mengakui adanya perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 8 stb. 1870-64. Pasal tersebut mengatur bahwa perkumpulan yang tidak berbadan hukum tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata. Dengan demikian maka pertanggungjawaban yang dilakukan atas perkumpulan ini adalah terletak pada individu pengurusnya.

Pengaturan badan hukum Perkumpulan yang masih dalam bentuk Staatsblad tentunya menyulitkan dalam tataran praktek. Karena jarang diketahui secara umum, bahkan terkadang seorang notaris juga tidak mengetahuinya, badan hukum Perkumpulan pada masa sekarang ini jarang digunakan oleh orang-orang yang ingin bergerak di bidang sosial. Sebagian besar menggunakan badan hukum Yayasan.

Perkembangan Pengaturan

Selama tahun 2008, sedikitnya ada dua peraturan yang dibentuk terkait dengan kerangka organisasi masyarakat sipil, yaitu:

  1. Permendagri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Dari dan Kepada Pihak Asing;
  2. PP No.63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UU Yayasan.

Selain itu, masih ada dua peraturan di tingkat undang-undang yang disiapkan oleh pemerintah. Dua undang-undang tersebut adalah (i) RUU Organisasi Kemasyarakatan yang disiapkan oleh Depdagri dan (ii) RUU Perkumpulan yang disiapkan oleh Departemen Hukum dan HAM.

Pada 2008 Pemerintah berupaya memasukkan RUU Ormas yang ditujukan sebagai penyempurnaan UU 8/1985 tentang Ormas ke dalam Prolegnas. Namun, upaya ini kandas. Badan Legislasi DPR yang mempunyai tugas untuk menyusun Prolegnas bersama dengan pemerintah menganggap bahwa RUU ini tidak mendesak untuk dibahas sehingga ditolak untuk dimasukkan dalam Prolegnas. Upaya menyempurnakan atau “menghidupkan” kembali pengaturan tentang Ormas ini sesungguhnya memunculkan tanda tanya besar. Pengaturan kembali organisasi-organisasi masyarakat ke dalam suatu wadah undang-undang seperti UU Ormas merupakan langkah yang kurang tepat ditinjau dari kerangka hukum organisasi. Hukum memberikan wadah berorganisasi melalui bentuk yayasan dan perkumpulan. UU No. 8/1985 lebih bermuatan politis ketimbang muatan hukum untuk mengatur organisasi. UU Ormas lahir sebagai perwujudan doktrin “wadah tunggal” milik Orde Baru yang berusaha menempatkan segala jenis organisasi dengan kepentingannya masing-masing (kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, atau agama) ke dalam satu jenis format organisasi sehingga lebih mudah untuk dikontrol. Beberapa pengaturan di dalamnya dianggap menghambat perkembangan organisasi masyarakat. Misalnya, tentang pengaturan asas tunggal, mekanisme kontrol dan pembubaran sepihak oleh pemerintah tanpa proses pengadilan.

Penutup

Pengaturan organisasi utamanya untuk meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas di sektor masyarakat seharusnya dikembalikan kepada konsep atau kerangka hukum yang tepat. Bukan malah mengulangi kesalahan masa lalu yang cenderung menghambat dinamika masyarakat dalam mewujudkan demokrasi. Perlu diingat bahwa hukum memberi wadah kegiatan masyarakat melalui badan hukum yayasan dan badan hukum perkumpulan.

Di sisi lain, berbagai macam peraturan dan upaya membentuk peraturan baru terkait dengan organisasi masyarakat sipil sepatutnya mendapat perhatian serius dari masyarakat, terutama dari aktivis organisasi masyarakat sipil sebagai stakeholder utama dalam peraturan tersebut. Jangan sampai peraturan yang dibentuk malah menghambat perkembangan organisasi masyarakat sipil dan upaya perwujudan demokrasi di Indonesia.

Sumber: http://tujuhturunan.blogspot.com/2009/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html

Perkumpulan/Perhimpunan/Organisasi

Perkumpulan/Perhimpunan/Organisasi

Keberadaan lembaga sosial tidak lepas dari adanya nilai dan norma dalam masyarakat. Di mana nilai merupakan sesuatu yang baik, dicita- citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat. Oleh karenanya, untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang tegas yang disebut norma sosial. Nilai dan norma inilah yang membatasi setiap perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma akan membentuk suatu sistem norma. Inilah awalnya lembaga sosial terbentuk. Sekumpulan nilai dan norma yang telah mengalami proses institutionalization menghasilkan lembaga sosial.

Organisasi yang didirikan tentu memiliki sasaran yang ingin dicapai secara maksimal. Oleh karenanya suatu organisasi menentukan sasaran pokok mereka berdasarka kriteria-kriteria organisasi tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai umumnya menurut J Winardi adalah:

  1. Organisasi berorientasi pada pelayanan (service organizations), yaitu organisasi yang berupaya memberikan pelayanan yang profesional kepada anggotanya maupun pada kliennya. Selain itu siap membantu orang tanpa menuntut pembayaran penuh dari penerima servis.
  2. Organisasi yang berorientasi pada aspek ekonomi (economic organizations), yaitu organisasi yang menyediakan barang dan jasa sebagai imbalan dalam pembayaran dalam bentuk tertentu.
  3. Organisasi yang berorientasi pada aspek religius (religious organizations)
  4. Organisasi-organisasi perlindungan (protective organizations)
  5. Organisasi-organisasi pemerintah (government organizations)
  6. Organisasi-organisasi sosial (social organizations)

Perkumpulan / perhimpunan ialah yang lazim dalam bahasa Belanda disebut vereniging (sebagai lawan kata dari maatschap atau vennootschap) seperti yang diatur dalam KUH Perdata Buku III Bab IX; Stb 1970-64; dan Stb 1939-570, adalah perkumpulan yang tidak termasuk dalam hukum dagang. Baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Adapun tentang Yayasan tidak termasuk dalam pengertian perkumpulan dalam arti sempit ini yang diatur secara khusus menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 dan UU Nomor 28 Tahun 2004. Stichting atau yayasan adalah suatu badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan ataupun perseroan, oleh karena berkaitan dengan sejumlah kekayaan (asset) yang harus diurus dan digunakan (bagaimana mengurus harta/budel), yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau pengurusnya dan orang-orang lain.

Ciri-ciri yayasan :
1. Ada tujuan (sosial non komersial)
2. tidak ada keanggotaannya;
3. tidak ada hak bagi pengurus untuk mengubah tujuan;
4. modal yang menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk pencapaian
dari suatu tujuan.

Adapun tentang Perkumpulan (usaha dagang) merupakan pengertian yang luas meliputi semua persekutuan, koperasi dan perkumpulan saling menanggung, yang meliputi perkumpulan berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum.

Perkumpulan (usaha dagang) yang berbadan hukum :
1. perseroan terbatas;
2. koperasi;
3. perkumpulan saling menanggung.

Perkumpulan (usaha dagang) yang tidak berbadan hukum :
1. persekutuan perdata;
2. persekutuan firma;
3. persekutuan komanditer.

Adapun dalam perkumpulan / perhimpunan memiliki anggota yang meliputi beberapa orang yang hendak mencapai suatu kehendak / tujuan dam bidang non ekonomis (tidak untuk mencari keuntungan) bersepakat untuk mengadakan suatu kerja sama yang bentuk dan caranya diletakan dalam apa yang dinamakan Anggaran Dasar atau Reglemen atau Statuten. Sifat perkumpulan adalah perjanjian yang dituangkan dalam akta pendirian.

Istilah yang sering dijumpai yaitu : Verein (Jerman), Association (Inngris), Union (Prancis), adapun dalam bahasa indonesia, yaitu : Perkumpulan, Perhimpunan, Lembaga, Paguyuban, Perikatan, Ikatan, Persatuan, Kesatuan, Serikat, dan lain-lain.

Tujuan Perkumpulan ini adalah non-ekonomis dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu :
1. KUH Perdata Buku III Bab IX, berjudul Van Zedelijke Lichamen
(Perkumpulan), Pasal 1653 s/d 1655, yang kemudian ditambah
dengan Pasal 1656 s/d 1665;
2. Stb 1870-64 tentang Badan Hukum bagi Perkumpulan
(Rechtspersoonlijkeheid van Verenigingen);
3. Stb 1939-570 bsd 717 tentang Perkumpulan Indonesia
(Inlandsche Vereniging).

Kedudukan badan hukum dari perkumpulan menurut Stb 1870-64 itu diperoleh sesudah ada pengakuan (pengesahan) dari Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM). Pasal 1 berbunyi : “Tiada suatu perkumpulan orang-orang apa pun juga dapat bertindak sebagai badan hukum, selain dari yang didirikan menurut peraturan umum (algemene verordening) dan itu pun jika sudah diakui oleh Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Hukum dan HAM), atau oleh pejabat yang ditunjuk.
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan maka setiap perkumpulan didaftar pada Kementerian Dalam Negeri.

Staatsblad 1933 – 84 Pasal 11 point 8:
”perkumpulan yang tidak didirikan sebagai badan hukum menurut peraturan umum tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata”.

Bedasarkan pembahasan di atas, maka jelas perbedaan antara Perkumpulan dalam arti sempit dengan Perkumpulan dalam artin luas, serta perbedaannya dengan Yayasan (Stichting).

Sumber: http://alikibe.blogspot.com/2011/05/perkumpulan-perhimpunan-organisasi.html

 

Tinggalkan Balasan